SOLOPOS.COM - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. (Istimewa)

Solopos.com, YOGYAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Menristekdikti), Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan jabatan kepala sekolah (kasek) yang kosong bisa diisi oleh guru penggerak. Nadiem mengatakan hal itu saat bertemu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (29/5/2023).

Ia mengevaluasi proses penyelenggaraan pendidikan di DIY, terutama berkaitan dengan guru penggerak. Sesuai dengan tujuan diadakan program guru penggerak, Nadiem meminta jabatan kepala sekolah yang kosong agar diisi oleh guru penggerak, meskipun secara usia mereka masih terbilang muda.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraha DIY, Didik Wardaya, pun mengatakan akan memasifkan gerakan mengisi kursi kepala sekolah yang kosong dengan guru-guru yang telah lolos sebagai guru penggerak.

Saat ini, menurut Didik, ada sekitar 100 orang yang tercatat memiliki status guru penggerak di DIY yang semuanya berada di sekolah negeri. Sedangkan di sekolah swasta, Didik mengimbau para penyelenggaranya agar melakukan penyesuaian.

“Diharapkan guru penggerak itu menjadi motor pembelajaran di sekolah-sekolah. Diharapkan juga karena ini dalam proses latihan yang panjang, diajari bagaimana melakukan pembelajaran yang bisa menginspirasi. Diharapkan guru penggerak ini bisa dijadikan kepala sekolah ketika ada kekosongan kursi kepala sekolah,” kata Didik, dilansir Antara.

Sementara dari aspek alokasi anggaran, Nadiem mengapresiasi DIY yang mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBD.

“Alhamdulillah, kami memberikan apresiasi yang besar, bahwa benar-benar realisasi alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan, dilakukan,” kata Nadiem

Menurut Nadiem, tidak semua provinsi di Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD. Bahkan banyak yang masih menggunakan anggaran pusat untuk pendidikan.

“Tetapi DIY benar-benar menggunakan APBD,” ucap Nadiem.

Selain alokasi anggaran, Nadiem juga mengapresiasi program khusus di DIY yang mewadahi disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan. Ia menegaskan memberikan kesetaraan atas hak para kaum disabilitas sangat penting.

“Program khusus untuk disabilitas bisa menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Ini bagus,” ujar dia.

Nadiem menuturkan saat ini siswa membutuhkan sistem pendidikan yang mengakomodasi kreativitas dan potensi siswa yang bermacam-macam. Agar kreativitas siswa terwadahi dengan baik, para siswa wajib diberi kemerdekaan belajar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya